Pers Pascareformasi: Meninjau Fungsi Kontrol Sosial dalam Masyarakat Demokratis

Sejauh mana pers berperan dalam demokrasi? Sebagian besar pakar jurnalisme meyakini bahwa pers berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi–penyeimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif meski tak diakui secara formal. Thomas Jefferson, salah seorang founding fathers Amerika, pernah menyatakan bahwa kehadiran pers lebih penting dibandingkan ketiga pilar demokrasi lainnya. Menurut Jefferson, pers hadir sebagai representasi publik. Ia dapat menyelamatkan elemen-elemen pemerintahan saat ketiganya lumpuh dan melakukan abuse of power.

Sebagai bentuk representasi publik, pers membangun wacana menyangkut isu-isu yang hadir di masyarakat. Bila ditinjau menggunakan perspektif demokratis, pewacanaan isu dalam teks jurnalisme mencerminkan suara publik–salah satu pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan. Karakteristiknya itu, bila diterapkan sesuai dengan etika jurnalisme, melahirkan fungsi kontrol sosial publik terhadap pemerintah.

Fungsi kontrol sosial pers di Indonesia diperkuat dengan terbitnya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam pasal keenam, disebutkan bahwa pers harus mampu menjalankan fungsi kontrol perilaku, kritik, korelasi, dan saran terhadap hal-hal yang menjadi keprihatinan publik. Dengan mekanisme tersebut, pers mampu melakukan pengawasan dan menggerakkan publik saat terjadi kesalahan dalam pemerintahan.

Posisi pers yang strategis sebagai pembangun makna publik tidak hanya dapat melahirkan fungsi-fungsi pendorong demokrasi. Sebaliknya, pers juga mampu membangun wacana yang tak sesuai prinsip representasi publik–sebagai perpanjangan tangan mereka yang berkuasa. Ashadi Siregar (2008) menilai bahwa wacana yang dibangun teks jurnalisme, yang menjadi landasan cerminan realitas sosial bagi masyarakat, dapat terintervensi kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Pers dapat menggiring opini publik sesuai dengan kepentingan yang berkuasa.

Intervensi peran penguasa dalam pers terlihat jelas pada masa Orde Baru. Pada masa itu, Soeharto menerapkan prinsip Pers Pembangunan yang menitikberatkan pada kontribusi pers terhadap program pembangunan pemerintah. Pers-pers umum berada di bawah pemerintah dan hanya boleh menyebarkan informasi yang mendukung program-program pemerintahan. Kondisi ini, menurut Ashadi (2008), mengakibatkan masyarakat menjadi objek monopoli makna publik.

Di sisi lain, kontrol represif pemerintah terhadap pers umum memunculkan berbagai perlawanan dari kalangan jurnalis dan akademisi. Para jurnalis yang telah dilarang memberitakan kritik atas lumpuhnya pemerintahan membentuk alternatif perlawanan baru. Sebagian memilih untuk menerbitkan surat kabar maupun majalah secara sembunyisembunyi, sedangkan sebagian lainnya memilih bersuara melalui seni–yang pada masa itu belum terbelenggu layaknya pers.

Gerakan-gerakan perlawanan juga hadir di lingkup kampus, salah satunya melalui pers mahasiswa. Dengan peran gandanya sebagai mahasiswa, jurnalis kampus mengkritisi isu-isu pemerintahan secara kritis. Idealisme kemahasiswaan membuat tulisan-tulisan pers mahasiswa menjadi kritis, inovatif, analitis, objektif, dan kaya ide. (Daulay, dalam Utomo, 2013) Karakter tersebut, diiringi dengan etos pers mahasiswa Indonesia berbasis adversary journalism (Dhakidae, 1997), merupakan bentuk perjuangan diri mahasiswa. Karenanya, produk pers mahasiswa memiliki kecenderungan beroposisi dengan penguasa.

Pascareformasi, pers Indonesia mengalami pegeseran karakter. Dengan diterbitkannya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, media-media massa bermunculan secara sporadis. Laporan tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa jumlah media cetak Indonesia mengalami kenaikan drastis pasca diterbitkannya UU Pers. Pada 1997, tercatat terdapat 289 media cetak Indonesia, sedangkan pada 1999 jumlah tersebut meningkat menjadi 1381.

Demokratisasi pers dan munculnya media-media alternatif menyebabkan lemahnya kontrol terhadap jurnalisme. Peran kontrol sosial yang dulu ditekankan dalam produk-produk pers mulai tergantikan oleh hiburan. Isu-isu publik mendapat jatah yang lebih kecil dibandingkan hiburan dalam pemberitaan. Pers mulai kehilangan orientasi mulanya sebagai pilar keempat demokrasi.

Menurut Ashadi (2000), kondisi pers berkaitan erat dengan masyarakatnya. Pers berfungsi sebagai reflektor atas realitas. Jika ditarik dalam konteks saat ini, kondisi pers yang sarat membawa pewacanaan mendalam mengenai isu publik menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadapnya. Perhatian publik terbagi dengan ramainya infotainment dan beritaberita kontroversial layaknya kejahatan. Lantas, apakah, dalam masyarakat yang menjadi objek terpaan informasi sporadis saat ini, pers masih bisa dikatakan sebagai pilar keempat demokrasi? [*]

Lintang Cahyaningsih

———————

Dibuat sebagai pengantar TOR pembicara Seminar Nasional HUT ke-30 BPPM Balairung, “Redefinisi Pers Menuju Masyarakat Melek Media” pada 31 Oktober 2015. Seminar akan diisi oleh Daniel Dhakidae, Amir Effendi Siregar, Abdul Hamid Dipopramono, dan Imam Wahyudi.

Share

Leave a Reply