[Etika Komunikasi] Ruang Publik, Media Massa, dan Profesionalisme Jurnalis: Langkah Mundur Keterlibatan Publik

Habermas (1964:49) mengartikan ruang publik sebagai bagian dari kehidupan sosial manusia yang memungkinkan terciptanya opini publik. Ruang sosial tersebut dapat diakses oleh semua warga, dan aspek-aspek mengenainya menjadi bagian dari setiap interaksi manusia. Di dalamnya, seluruh warga bertindak sebagai bagian dari publik. Mereka tidak lagi mementingkan nilai-nilai individu dalam berinteraksi, melainkan menggunakan perspektif publik dalam mengambil keputusan.

Salah satu bagian terpenting dari ruang publik adalah media massa. Media massa merupakan penghubung antaranggota dalam kelompok publik yang besar. Biicher (dalam Habermas, 1964:54) menilai bahwa media massa telah mengalami pergeseran fungsi pada abad ke-18. Koran, majalah, dan jenis media massa lainnya yang mulanya sebatas media publikasi informasi beralih menjadi pembangun opini publik. Peralihan fungsi itu turut mengubah karakter bisnis perusahaan pemberitaan. Bagian redaksi mulai dibentuk sebagai penghubung antara kegiatan pengumpulan dan publikasi pemberitaan. Pembentukan redaksi itulah yang kemudian mengubah media massa–dari penjual berita-berita terbaru menjadi penjaja opini publik pada partai-partai politik.

Pemosisian media massa sebagai penjual opini publik tersebut menerima banyak kritik. Calhoun (dalam Downey dan Fenton, 2003:186) memandang pemaknaan Habermas terhadap media massa sebagai terlalu negatif. Menurutnya, publik dapat membangun strategi media alternatif secara demokratis dengan pembentukan ruang publik yang terhubung secara diskursif. Ruang alternatif itulah yang menjadi lokus pertukaran informasi dan gagasan sebagai bentuk representasi publik.

Dalam Konsep Etika Publik (2008:2), Ashadi Siregar memaparkan bahwa media massa berdungsi sebagai penghubung antara fakta sosial dan ruang publik. Fakta publik, yang bersifat benar dan objektif, menjadi dasar penilaian opini publik oleh warga secara rasional. Media massa, dalam konteks ini, menangkap realitas dalam masyarakat, menyaring, dan menyebarluaskannya melalui pemberitaan. Ia membangun makna publik–sebagian fakta publik yang terdistorsi sesuai pembingkaian redaksi.

Distorsi pemberitaan, bila dilakukan sesuai dengan etika jurnalisme, berorientasi pada kesejahteraan publik. Seiring dengan berkembangnya paham demokrasi, jurnalisme dimaknai sebagai bentuk perjuangan publik–membangun gagasan komunitas yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. (Kovach dan Rosentiel, 2003) Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, pemaknaan publik terhadap jurnalisme berubah. Jurnalisme tak lagi dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa, tetapi sebagai tindakan teknis penyampaian informasi secara massal.

Pergeseran makna ini semakin kuat dengan adanya peningkatan jumlah media secara drastis pada abad ke-20. Ruang publik dalam media massa menjadi sarana penampilan kehormatan bagi kelompok-kelompok elit. (Habermas dalam Downey dan Fenton, 2003:201) Perdebatan kritis dalam ruang publik yang seharusnya dihadirkan melalui komunikasi horizontal antarwarga tergantikan oleh komunikasi top-down antara media dengan publiknya. Media massa tak lagi menangkap isu publik dan mewacanakannya sesuai dengan realitas, namun melakukan sesuai pertimbangan redaksi dengan intervensi kepentingan politik dan ekonomi. (Siregar, 2008)

Alan McKee (2005:2) mengidentifikasi permasalahan ruang publik ke dalam lima bagian–trivialisasi (trivialization), komersialisasi (commercialization), tontonan publik (spectacle), fragmentasi publik (fragmentation), dan menyebabkan warga menjadi apatis (apathy) terhadap isu-isu publik. Trivialisasi dan komersialisasi menjadi ciri isu yang diangkat dalam ruang publik, sedangkan tontonan, fragmentasi, dan apatis adalah karakter publik di abad ke-21. Permasalahan ini, menurut McKee, telah dirasakan oleh praktisi serta akademisi di bidang jurnalisme. Fenomena ruang publik tersebut berkaitan erat dengan media massa, dan karenanya berdampak semakin masif seiring dengan perkembangan media.

Permasalahan pertama–trivialisasi isu–menggambarkan kecenderungan pemberitaan yang banyak mengangkat mengenai masalah personal dibandingkan isu publik. Sejatinya, media massa berfungsi sebagai penyebar informasi dan hiburan. Fungsi penyebar informasi tersebut dilakukan melalui pemberitaan atas isu-isu publik, yang menyangkut mengenai kepentingan banyak orang dan berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap penguasa. Fungsi tersebut ditekankan dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, “Pers harus mampu menjalankan fungsi kontrol perilaku, kritik, korelasi, dan saran terhadap hal-hal yang menjadi keprihatinan publik.”

Salah satu bentuk trivialisasi isu dalam media massa Indonesia adalah pemberitaan berupa infotainment. Terminologi infotainment yang merupakan gabungan antara information dan entertainment pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. (Gordon, 1999) Secara umum, infotainment adalah pemberitaan yang dikemas dalam format hiburan. Karakter hiburan ini ditekankan dengan mengangkat masalah-masalah trivial yang umumnya menyangkut kehidupan pribadi para artis. Pemberitaan jenis inilah mendapat banyak kritik karena media pemberitaan tak selayaknya dicampuri aspek-aspek hiburan. Ashadi Siregar (2008) membagi media massa dalam dua golongan atas fungsinya, yaitu media hiburan yang berfokus pada pemenuhan kepentingan pragmatis psikis dan media pers yang berfokus pada kepentingan pragmatis sosial masyarakat. Infotainment berdiri di antara dua fungsi itu dengan memanfaatkan ruang pemberitaan di media-media massa.

Maraknya infotainment merupakan salah satu bentuk permasalahan kedua dalam ruang publik, yaitu komersialisasi. Habermas (dalam Downey dan Fenton, 2003:201) mencirikan jurnalisme pascaabad ke-20 dengan keterlibatan aspek-aspek politik dan ekonomi. Dalam perjalanannya, jurnalisme infotainment yang sarat makna dan tidak membawa fungsi pewacanaan menjadi ramai diangkat karena keuntungan ekonomi yang dibawanya. Thompson (dalam McKee, 2005:66) menilai bahwa orientasi keuntungan telah membuat perusahaan-perusahaan media kehilangan arah. Mereka tak lagi mengutamakan kualitas, melainkan menjual apa saja yang akan dibeli masyarakat. Orientasi ini membuat media memroduksi apa yang konsumen pikir mereka inginkan, dibandingkan yang mereka benar-benar butuhkan. (McKee, 2005:66)

Permasalahan ruang publik yang ketiga, tontonan publik (spectacle), menyangkut cara media memberitakan isu. McKee (2005:105) mengatakan bahwa kondisi ruang publik kini menawarkan perhatian jangka pendek bagi konsumennya. Ide-ide tidak tereksplorasi dan media massa hanya difungsikan sebagai media publikasi. Bahkan, tokoh-tokoh politik cenderung menggunakan media massa sebagai sarana periklanan di bawah satu menit dibandingkan sebagai pembangun opini publik.

Kegagalan pembangunan opini publik tersebut berdampak pada kondisi publik yang terfragmentasi. Jumlah media massa yang meningkat secara signifikan, diiringi dengan User Generated Content (UGC) berupa produk citizen journalism, menyebabkan sporadisasi isu pemberitaan. Akibatnya, masyarakat tidak dapat berfokus pada sejumlah isu dan mengkritisinya secara mendalam. Era konvergensi media dan kebebasan pers memunculkan gagasan bahwa masyarakat tak selamanya harus menganut nilai-nilai yang sama. Pembangunan makna publik berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang mulanya disandang sejumlah media massa–yang masih terhitung dan dapat dikontrol–melemah dan memunculkan kelompok-kelompok kecil dengan karakter individualis yang kuat dalam ruang publik.

Fragmentasi ini berdampak pula pada lemahnya perhatian terhadap isu-isu publik. Masyarakat yang terfragmentasi dan kental dengan karakter-karakter individu cenderung tidak peduli pada nilai-nilai kepublikan. Ketidakpedulian ini menyebabkan kesenjangan sosial yang tinggi di masyarakat, dengan ketidakpedulian antarkelompok sebagai pemicunya. Kondisi ini membawa media massa kembali ke abad ke-18 seperti yang digambarkan Biicher (dalam Habermas, 1964:54). Fungsi pewacanaan, pembangunan makna publik, dan kontrol sosial yang seharusnya disandang media massa menjadi tak terlaksana.

Ramainya permasalahan ruang publik ini merupakan dampak dari lemahnya profesionalisme jurnalis maupun perusahaan media. Para praktisi cenderung memaknai kegiatan pemberitaan sebagai tindakan jurnalistik dibandingkan jurnalisme, yang kemudian menyebabkan distorsi dalam pemaknaan epistemologis jurnalisme. Menurut Ashadi (2008), jurnalistik berbeda dengan jurnalisme. Jurnalistik merupakan keterampilan teknis penyebaran informasi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, sedangkan jurnalisme merupakan proses pengolahan fakta publik dan penyebarannya dalam ruang publik. Kegiatan jurnalistik tidak memerlukan keterampilan dan pemahaman khusus, sedangkan jurnalisme berlandaskan kode etik. Jurnalis, sebagai pekerja media profesional, selayaknya mempraktekkan kerja jurnalisme. Namun, kecenderungan media massa Indonesia yang masih banyak mengangkat aspek propaganda hingga pornografi yang bertentangan dengan etika-etika kepublikan menunjukkan pemaknaan praktisinya pada tataran kerja jurnalistik.

Sejatinya, jurnalisme sebagai penghubung antara fakta dengan ruang publik harus mengutamakan etika-etika kepublikan. Etika-etika kepublikan yang didapatkan melalui nilai-nilai rasionalitas, kecerdasan, kebebasan, dan netralitas jurnalis tersebut melahirkan kemampuan pekerja media yang sesuai prinsip profesionalisme. (Ashadi, 2008) Etika jurnalisme meliputi ketidakberpihakan dan netralitas turut dijalankan untuk melahirkan karakter pemberitaan yang objektif dan benar. Bila dijalankan sesuai etika kepublikan dan jurnalisme, pemberitaan akan kembali kepada ihwalnya, yaitu mewacanakan isu-isu publik dan membangun kontrol sosial di ruang publik. [*]

Lintang Cahyaningsih

———————–

Daftar Referensi

Buku

Gordon, A. David dan John Michael Kitross. (1999). Controversies in Media Ethics. United States: Wesley Longman Educational Publishers Inc.

Kovach, Bill dan Tom Rosentiel. (2001). The Elements of Journalism. New York: Crown Publishing.

 

Jurnal

Downey, John dan Natalie Fenton. (2003). “New Media, Counter Publicity and the Public Sphere” dalam New Media Society. Vol. 5. New York: Sage Publications.

Fraser, Nancy. (1990). “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy” dalam Social Text, No. 25. London: Duke University Press

Habermas, Jürgen, et. al. (1974). “The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)” dalam New German Critique. No. 3. German: New German Critique.

Koopmans, Ruud. (2004). “Movements and Media: Selection Processes and Evolutionary Dynamics in The Public Sphere” dalam Theory and Society. Vol. 33. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

 

Internet

Siregar, Ashadi. Media dan Public Sphere. Terarsip pada https://ashadisiregar.files.wordpress.com/2008/08/07_media-publicsphere.pdf. Diakses pada 18 Oktober 2015.

Siregar, Ashadi. Konsep Etika Publik. Terarsip Pada https://ashadisiregar.files.wordpress.com/2008/10/3_konsep_etikapublik.pdf. Diakses pada 18 Oktober 2015.

———————–

Dibuat untuk memenuhi kewajiban tugas Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Etika Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi UGM, 20 Oktober 2015.

Share

Leave a Reply