[Etika Komunikasi] Media Overexposure: Pemberitaan Kejahatan Susila dan Identitas Korban

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
-Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik

Siapa tak kenal Eka Mayasari? Sejak Mei lalu, perempuan berusia 27 tahun itu mendadak ramai dibicarakan dalam media konvensional maupun Daring. Eka meninggal secara mengenaskan–dan tampaknya, pemberitaan kejahatan memang yang paling menarik perhatian. Tempo, Kompas, Detik, Vivanews, dan banyak perusahaan berita lainnya memberitakan kasus pembunuhan Eka secara berkelanjutan. Uniknya, media-media itu menyampaikan identitas Eka secara gamblang–termasuk di antaranya nama lengkap, riwayat pendidikan, dan alamat kos. Pencantuman identitas itu, meski banyak dilakukan, sejatinya adalah sebentuk pelanggaran etika komunikasi dalam pemberitaan. Eka menjadi salah satu korban kejahatan susila sekaligus korban pemberitaan media.

Bagir Manan, Ketua Dewan Pers, dalam Seruan Dewan Pers Nomor 189/S-DP/VII/2013 menjelaskan bahwa prinsip hati-hati, empati, dan sikap bijaksana sangat dituntut dalam setiap pemberitaan tentang kejahatan susila. Para korban kejahatan susila maupun keluarga selayaknya mendapatkan perlindungan secara hukum maupun sosial dengan pemberitaan tanpa pencantuman identitas. Menurut Dewan Pers, segala keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas korban tidak seharusnya diberitakan. Kasus pembunuhan Eka, seharusnya, mendapat perlakuan serupa. Prinsip perlindungan itu berkaitan dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat serta kode etik profesi.

Meski berstatus korban, mereka yang terlibat dalam kasus kejahatan susila dipandang menyimpang dari norma-norma sosial. Pandangan itu disebabkan karena masyarakat Indonesia masih memiliki keyakinan kuat bahwa hubungan seksual hanya patut dilakukan dengan pasangan pernikahan. Karenanya, mereka yang menyalahi batasan itu, layaknya Eka, dianggap melanggar norma dan umumnya memperoleh sanksi sosial. Sanksi tersebut dapat berupa cemoohan, isolasi, dan teguran, baik secara sadar maupun tidak, dari masyarakat sekitar. Prinsip perlindungan, salah satunya, berfungsi untuk melindungi korban kejahatan susila dari sanksi-sanksi sosial itu.

Lantas, siapa yang seharusnya melakukan perlindungan? Pers, yang berposisi sebagai lembaga penyebar informasi publik seharusnya memegang peranan tersebut. Idealnya, informasi mengenai korban tidak diberitakan secara luas sehingga mengurangi potensi timbulnya sanksi sosial. Dengan penyaringan informasi, lembaga pers juga dapat memberikan kenyamanan bagi para korban untuk menjalankan kehidupannya kembali. Penerapan peranan itu diwujudkan oleh Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menjadi rujukan pelaksanaan pemberitaan para pegiat media.

Adanya pedoman pelaksanaan tak lantas membuat praktik pemberitaan berjalan lancar. Pemberitaan kasus pembunuhan Eka adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa praktik bermedia seringkali bertentangan dengan etika komunikasi dan profesi. Tuntutan perusahaan, yang banyak berorientasi pada keterbacaan dan keuntungan finansial, mengaburkan prinsip perlindungan terhadap korban kejahatan susila. Pada akhirnya, pemberitaan justru dilakukan secara lebih berkelanjutan dengan makin banyak informasi mengenai korban di dalamnya. Informasi itu, dengan melihat tingginya atensi masyarakat pada pemberitaan kejahatan susila, merupakan sumber penghasilan yang sangat besar bagi perusahaan media.

Pada umumnya, informasi yang disampaikan media dalam mengawal kasus pembunuhan Eka mencakup nama lengkap, riwayat pendidikan, alamat kos, profesi, dan foto. Seluruh data tersebut mengarahkan pembaca konten berita langsung pada identitas korban. Di sisi lain, dalam “Drug-facilitated, Incapacitated, and Forcible Rape: A National Study” (2007:2), Kilpatrick, et.al., menjelaskan bahwa hanya 16% dari seluruh korban kejahatan susila yang melaporkan kasusnya ke pihak berwenang. Riset yang dilakukan Kilpatrick, et.al. di AS tersebut menunjukkan bahwa korban kejahatan susila cenderung tidak ingin melapor pada polisi karena tidak ingin orang-orang di sekitarnya tahu tentang itu. Bila kondisi serupa dirasakan oleh para korban di Indonesia, maka karakter pemberitaan informatif seperti yang dipraktikkan media kebanyakan hanya akan menimbulkan
ketidaknyamanan bagi korban.

Di sisi lain, kondisi korban saat pembunuhan seringkali ditampilkan secara mendetil. Dalam “7 Fakta Pembunuhan Sadis Gadis Penjual Angkringan Lulusan UGM” (news.detik.com), contohnya, penulis menggambarkan kondisi Eka yang tewas mengenaskan saat pertama ditemukan. Penggambaran tersebut menggunakan kata-kata deskripsi yang terlampau vulgar seperti “…dengan posisi telentang setengah telanjang…” dan “…bekas darah di selangkangan…” Pemuatan identitas dengan berita terlampau deskriptif–saya menyebutnya overexposure– seperti ini dapat menimbulkan trauma bagi korban dan keluarganya.

Melalui pemberitaan kasus pembunuhan Eka dan kejahatan susila lainnya, kita dapat melihat bahwa pelaksanaan etika komunikasi bermedia di Indonesia belum berjalan dengan baik. Kode Etik Jurnalistik, yang telah disesuaikan dengan norma sosial dan peranan jurnalis sebagai lembaga publik, belum terlaksana dengan baik. Prinsip beretika yang kerap kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi menjadi dikesampingkan. Alih-alih merasa terlindungi, korban kejahatan susila justru menjadi korban para praktisi media. [*]

Lintang Cahyaningsih

——————

http://travel.tempo.co/read/news/2015/05/03/204663105/pembunuhan-si-cantik-lulusan-ugm-ada-jejak-diperkosa

http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/05/03/393342/ibu-pedagang-angkringan-sempat-dapat-firasat-aneh

http://news.detik.com/berita/2905644/7-fakta-pembunuhan-sadis-gadis-penjual-angkringan-lulusan-ugm/4

Share

1 Comment

  1. […] Terlepas dari jenis kontennya, apapun itu, jika sudah dipublikasikan dalam produk menjadi tanggung jawab media—begitu juga implikasi sosialnya. Jadi, jurnalis tidak hanya harus bisa melihat the cold hard truth, tetapi juga melakukan filtering yang positif sehingga tidak menimbulkan kekacauan publik. Tulisan Allan Nairm adalah salah satu contoh negatif karena memberikan tuduhan eksplisit pada aktor-aktor publik tanpa penyajian data dan metodologi yang sesuai. Contoh lain adalah pemberitaan korban kejahatan susila yang diliput sejumlah media dengan sejumlah informasi kontroversial seperti yang saya ulas di sini. […]

Leave a Reply